 |
| Jenal Aripin (foto: ist) |
KARAWANG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, S.E., memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya sebagai pihak yang menggerakkan aksi penyampaian aspirasi masyarakat terkait polemik pembangunan Jalan Badami–Loji di Kabupaten Karawang.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul aksi masyarakat yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Karawang pada Senin (14/9/2026).
Aksi tersebut bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan infrastruktur Jalan Badami–Loji. Massa juga meminta Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta pihak terkait untuk menemui dan mendengarkan langsung tuntutan masyarakat.
Massa kemudian berkesempatan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta H. Jenal Aripin. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib.
Namun, pasca aksi muncul isu yang mengaitkan H. Jenal Aripin sebagai pihak yang berada di balik atau menggerakkan aksi tersebut.
Menanggapi isu itu, Jenal Aripin menegaskan bahwa dirinya bukan dalang maupun penggerak aksi sebagaimana informasi yang berkembang.
Ia menjelaskan, sebelum aksi berlangsung, dirinya memang telah menyampaikan informasi kepada Gubernur Jawa Barat bahwa akan ada penyampaian aspirasi masyarakat pada 14 September 2026.
“Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat saat di Bandung bahwa akan ada aksi pada tanggal 14 September. Saya juga siap untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi bersama para peserta aksi agar persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka,” ujar Jenal Aripin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).
Selain memberikan klarifikasi terkait aksi, Jenal juga menjelaskan persoalan perizinan tambang PT Mas Putih Belitung (MPB) yang turut dikaitkan dengan polemik infrastruktur Jalan Badami–Loji.
Menurut Jenal, persoalan perizinan tersebut telah berlangsung sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Ia menyebut perizinan tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024, saat Bey Triadi Machmudin menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat.
Penjelasan tersebut, kata dia, disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai kronologi persoalan sehingga masyarakat dapat memahami permasalahan secara lebih utuh dan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang.
Jenal juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar. Menurutnya, komunikasi terbuka perlu dikedepankan agar persoalan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
“Saya berharap semua pihak tidak terprovokasi oleh siapa pun terkait isu yang sedang berkembang. Alangkah baiknya apabila setiap persoalan dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jenal Aripin juga menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas isu yang berkembang setelah aksi penyampaian aspirasi masyarakat tersebut.
“Saya, H. Jenal Aripin, memohon maaf kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas isu yang berkembang kemarin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas komitmennya dalam mendorong perbaikan infrastruktur di Kabupaten Karawang, khususnya wilayah Karawang Selatan,” tuturnya.
Jenal berharap komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, serta masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, penyelesaian persoalan infrastruktur membutuhkan komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak agar dapat menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati. Namun, penyampaian aspirasi tersebut tetap harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur di wilayah Karawang,” pungkasnya.(rls/**)
